Gedung Kemendikbudristek. (Foto: Nikita Rosa/detikedu)Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dipecah menjadi tiga kementerian mulai 2024 ini. Bagaimana tanggapan pakar?
Seperti diketahui, dalam Kabinet Merah Putih ini Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memisahkan beberapa kementerian besar menjadi bagian yang lebih terfokus. Salah satunya adalah pemisahan Kemendikbudrsitek menjadi tiga bagian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.
Baca juga: Siap-siap Wajib Belajar 13 Tahun, Mendikdasmen Mendata TK dan Day CareBaca juga: Kabar Baik! Menteri Diktisaintek Pastikan Keberlanjutan Magang MerdekaKeputusan ini tentunya membawa perubahan signifikan. Dalam konteks ini, Pudjio Santoso selaku dosen Antropologi Universitas Airlangga (Unair) memberikan tanggapannya.
Efektivitas KinerjaMenurut Pudjio, pemisahan kementerian menjadi unit-unit yang lebih fokus dapat meningkatkan efektivitas kinerja. Ia menilai langkah ini mendorong masing-masing kementerian mampu secara spesifik menangani permasalahan serta merancang program yang tepat sasaran.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan yang lebih besar ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari masyarakat.
"Pertanyaannya sekarang, apakah Kementerian Kebudayaan mampu menjalankan program-program kebudayaan dengan optimal? Jika ternyata tidak, evaluasi harus segera dilakukan," ujarnya dalam laman Unair dikutip Jumat (1/11/2024).
Pudjio juga menambahkan apabila dampak dari pemisahan ini ternyata tidak signifikan, opsi untuk menggabungkan kembali kementerian tersebut bisa dipertimbangkan.
Perhatian pada Sektor KebudayaanBaca juga: Realisasi Tambahan Gaji Guru, Mendikdasmen Mu'ti: Nominalnya Berbeda-bedaLebih lanjut, Pudjio menegaskan jika salah satu keuntungan dari pemisahan ini adalah peningkatan perhatian terhadap sektor kebudayaan. Pudjio juga menggarisbawahi pelibatan yang perlu menjadi perhatian Kementerian Kebudayaan dalam mengelola dan mengembangkan budaya daerah.
"Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis. Contohnya di Jawa Timur, setiap tahun provinsi ini mengajukan beberapa warisan budaya takbenda untuk diakui secara nasional. Perguruan tinggi, seperti FISIP Unair melalui program studi Antropologi dan Hubungan Internasional, seringkali terlibat dalam proses ini," kata Pudjio.
Oleh karena itu, kerja sama dengan dunia akademik menurutnya sangat penting untuk memastikan program-program tersebut berdasar pada penelitian yang mendalam. Dengan demikian, keberlanjutan kebudayaan akan terjamin dalam jangka panjang.
Tukin Tak Dibayar, Dosen ASN Kemendikbudristek Harus Kerja SampinganTukin Tak Dibayar, Dosen ASN Kemendikbudristek Harus Kerja Sampingan(nir/twu)